Regulasi – Apindo Sumut

No	No Regulasi	Judul
1	No.3/2014	Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian
2	Nomor 51/M-IND/PER/10/2013 Tahun 2013	Peraturan Menteri Perindustrian RI Tentang Definisi Dan Batasan Serta Klasifikasi Industri Padat Karya Tertentu
3		Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013
4		Paket Kebijakan Ekonomi September I
5	Nomor 1 Tahun 2022	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah UU Nomor 1 Tahun 2022-compressed

No	No Regulasi	Judul
1	45/M-DAG/PER/5/2013	Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 45/M-DAG/PER/8/2013 tentang Perubahan Atas PerMen Perdagangan No.24/M-DAG/PER/5/2013 tentang Ketentuan Impor Kedelai dalam rangka Program Stabilisasi Harga Kedelai
2	35/M-DAG/PER/7/2013	Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan
3	34/M-DAG/PER/7/2013	Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 34/M-DAG/PER/7/2013 tentang Penetapan Harga Pasokan Ekspor Atas Produk Pertanian & Kehutanan yang DIkenakan Bea Keluar
4	83 Tahun 2017	Permendag RI Tentang Pembinaan Terhadap Pelaku Usaha Dalam Rangka Pengembangan Ekspor
5	12 Tahun 2018	Permendag RI Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 87/M-DAG/PER/10/2015 Tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu
6	01 Tahun 2018	Permendag RI Tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Beras
7	70/M-DAG/PERD/12/2013	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013

No	No Regulasi	Judul
1	39/2014	Daftar Negatif Investasi 2014/Perpres Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal
2	39/2014	Penjelasan Mengenai DNI 2014/Perpres No. 39/2014
3	25/2007	Law Of The Republic Of Indonesia Number 25 Year 2007 Regarding Capital Investment
4	Kepala BKPM No. 11 Tahun 2009	Peraturan Kepala BKPM No. 11 Tahun 2009
5	16/2012	Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal
6	1/2007	Regulation of the Government of Indonesia Concerning Income Tax Facilities for Investment in Certain Business Fields
7	111/2007	The Presidential Regulation of the Republic of Indonesia No. 111 Year 2007
8	76/2007	The Presidential Regulation of The Republic of Indonesia Regarding The Criteria and Establishment of Closed Business Line and Open Business
9	57/SK/2004	DECISION OF THE HEAD OF THE INVESTMENT COORDINATING BOARD CONCERNING GUIDELINES AND PROCEDURES FOR APPLICATION FOR CAPITAL INVESTMENTS
10	8/1995	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal UU Nomor 8 Tahun 1995

No	No Regulasi	Judul
1	2/2021	Permenaker Pelaksanaan Pengupahan Pada Industri Padat Karya Tertentu Masa Pandemi
2	B-M/383/HI.01.00/XI/2021	Surat Edaran Tentang Upah Minimum 2022
3	91/PUU-XVIII/2020	Putusan Mahkamah Konstitusi Uji Formil UU No.11 Tahun 2020 Tentang Ciptaker
4	68/2021	Instruksi Menteri Dalam Negeri Tentang Tindak Lanjut Putusan MK atas Uji Formil UU Cipta Kerja
5	2/2022	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran JHT
6	16/2020	Instruksi Gubernur DKI Tentang Peningkatan Kewaspadaan Risiko Penularan COVID 19
7	12/2020	Surat Edaran Disnaker Kewaspadaan Terhadap Covid 19
8	M/6/HI.00.01/V/2020	SE Menteri Ketenagakerjaan Tentang Pelaksanaan Pemberian THR Tahun 2020 di Perusahaan di Masa COVID 19
9	14/2020	Surat Edaran Disnaker Jakarta Tentang Himbauan Bekerja di Rumah
10	M/3/HK.04/III/2020	Surat Edaran Menaker Tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha Pencegahan Covid 19
11	4/2020	Seruan Gubernur DKI Jakarta Tentang Social Distancing Measure Dalam Rangka Antisipasi Covid 19
12	HM 4.6/32/SET.M.EKON.2.3/03/2020	Siaran Pers Kemenko Ekonomi Stimulus Kedua Dampak Covid 19
13	13.A/2020	Keputusan Kepala BNPB Tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona
14	0	ILO Mengenai Getting Workplace Ready for Covid-19
15	54/2020	Lampiran Peraturan Presiden RI Tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun Anggaran 2020
16	560/478	Pemkot Bekasi Kewaspadaan dan Kesiapsiagaan Terkait Pencegahan Penyebaran COVID-19
17	54/2020	Peraturan Presiden RI Tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun Anggaran 2020
18	360/06-BPBD/2020	Keputusan Bupati Bogor Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Non Alam Akibat Virus Corona
19	SP-24/kli/2020	Siaran Pers Kementerian Keuangan RI Terkait Penjualan Surat Utang Negara Dalam Denominasi US Dollar
20	HM.4.6/45/SET.M.EKON.2.3/04/2020	Siaran Pers Pembukaan Pendaftaran Kartu Prakerja Tahap Pertama
21	560/2209	Surat Edaran Walikota Bekasi Penghentian Sementara Kegiatan Perkantoran Perusahaan/Usaha Cegah COVID
22	510/2020	PEMBATASAN WAKTU OPERASIONAL PUSAT PERBELANJAAN, PERKULAKAN/GROSIR, TOKO SWALAYAN/MINIMARKET, TOKO MODERN, PASAR MODERN DAN PASAR RAKYAT/PASAR TRADISIONAL DI KABUPATEN BOGOR
23	562/0978/WASNAKER	Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha Gubernur Kalimantan Barat
24	27/2020	Peraturan Gubernur Jawa Barat Pedoman Pembatasan PSBB di daerah Bodebek
25	560/2020	PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN PERKANTORAN PERUSAHAAN/USAHA DALAM RANGKA MENCEGAH PENYEBARAN WABAH CORONAVIRUS DISEASE(COVID-19)
26	21/2020	PEBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19
27	7/2020	Keppres Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19
28	23/2020	INSENTIF PAJAK UNTUK WAJIB PAJAK TERDAMPAK WABAH VIRUS CORONA
29	1/2020	KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN UNTUK PENANGANAN PANDEMI COVID - 19
30	11/2020	PENETAPAN KEDARURATAN KESEHATAN MASYARAKAT COVID -19
31	560/2020	Kewaspadaan dan Kesiapsiagaan Terkait Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Kerja
32	20/SE/2020	Surat Edaran Disnaker DKI Jakarta Tentang Perpanjangan Waktu WFH
33	730/2020	PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN GUBERNUR BALI NOMOR 7194 TAHUN 2020 TENTANG PANDUAN TINDAK LANJUT TERKAIT PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)DI LINGKUNAGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI
34	HK.104/2020	Penutupan Bandar Udara / Kepada Pembatasan Penerbangan
35	360/2020	PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA NON ALAM AKIBAT VIRUS CORONA DI KABUPATEN BOGOR TAHUN 2020
36	440/2020	PEMBENTI'KAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2Ot9 (CO\\|ID-191 DAERATI
37	440/2020	PENCEGAHAN PENYEBARAN DAN PENULARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) PADA KAWASAN INDUSTRI, PERUSAHAAN/BADAN USAHA SWASTA YANG MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING
38	800/2020	PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 800/20.2190/Sekr-BKD tentang PENYESUAIAN SISTIM KERM ASN DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI
39	360/2020	MAKLUMAT TIDAK MUDIK DAN TIDAK PIKNIK TAHUN 2020 DALAM KEADAAN TERTENTU DARURAT BENCANA WABAH PENYAKIT AKIBAT CORONAVIRUS DISESASE 19 (COVOD-19) DI JAWA BARAT
40	443/2020	STATUS KEADAAN TERTENTU DARURAT BENCANA WABAH PENYAKIT AKIBAT CORONAVIRUS DISESASE 19 (COVOD-19) DI JAWA BARAT
41	6/2020	Seruan Gubernur DKI Jakarta Tentang Penghentian Sementara Kegiatan Perkantoran Cegah Covid 19
42	5/2020	Surat Edaran Dirjen Binwasnaker Kesiapsiagaan Covid di Tempat Kerja

No	No Regulasi	Judul
1	56/2011	Peraturan Presiden RI Nomor 56 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur
2	78/2010	Peraturan Presiden RI Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Yang Dilakukan Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur
3	66/2013	Peraturan Presiden RI Nomor 66 Tahun 2013 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur

No	No Regulasi	Judul
1	01/2021	Surat Edaran PKM New Normal Pemprov Bali
2	13/2021	Instruksi Menteri Dalam Negeri PPKM Mikro dan Optimalisasi Posko COVID
3	759/2021	Keputusan Gubernur DKI Jakarta Perpanjangan PPKM Mikro 2021
4	15/2021	Instruksi Menteri Dalam Negeri PPKM Darurat Jawa Bali
5	15/2021	INMENDAGRI NO 15 TAHUN 2021 TENTANG PPKM DARURAT
6	13/2021	INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NOOMOR 13 TAHUN 2021
7	67/2021	Instruksi Menteri Dalam Negeri No 67/2021 Tentang PPKM Level 3, 2, 1 COVID-19 Jawa Bali
8	01/2022	Instruksi Menteri Dalam Negeri No 01/2022 Tentang PPKM Level 3, 2, 1 COVID-19 Jawa Bali
9	03/2022	Instruksi Menteri Dalam Negeri No 03/2022 Tentang PPKM Level 3, 2, 1 COVID-19 Jawa Bali
10	05/2022	Instruksi Menteri Dalam Negeri No.05/2022 PPKM Level 3,2,1 Jawa Bali
11	06/2022	Instruksi Menteri Dalam Negeri No.06/2022 PPKM Level 3,2,1 Jawa Bali
12	09/2022	Instruksi Menteri Dalam Negeri No 09/2022 Tentang PPKM Level 3, 2, 1 COVID-19 Jawa Bali
13	11/2022	Instruksi Menteri Dalam Negeri No 11/2022 Tentang PPKM Level 3, 2, 1 COVID-19 non Jawa Bali
14	14/2022	Instruksi Menteri Dalam Negeri No 14/2022 Tentang PPKM Level 3, 2, 1 COVID-19 non Jawa Bali
15	13/2022	Instruksi Menteri Dalam Negeri No 13/2022 Tentang PPKM Level 3, 2, 1 COVID-19 Jawa Bali
16	15/2022	Instruksi Menteri Dalam Negeri No 15/2022 Tentang PPKM Level 4,3,2 COVID-19 Jawa Bali
17	11/2022	Surat Edaran No.11/2022 Tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Masa Pandemi
18	19/2021	Keputusan Gubernur DKI Jakarta PSBB 2021
19	1/INSTR/2021	Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Pengetatan Kegiatan Masyarakat
20	66/2021	Instruksi Menteri Dalam Negeri Tentang Pencegahan & Penanggulangan COVID-19 Natal 2021 Tahun Baru 2022
21	02/2022	Instruksi Menteri Dalam Negeri No.02/2022 PPKM Level 3,2,1 Non Jawa Bali
22	04/2022	Instruksi Menteri Dalam Negeri No.04/2022 PPKM Level 3,2,1 Non Jawa Bali
23	07/2022	Instruksi Menteri Dalam Negeri No.07/2022 PPKM Level 3,2,1 non Jawa Bali
24	10/2022	Instruksi Menteri Dalam Negeri No 10/2022 Tentang PPKM Level 3, 2, 1 COVID-19 Jawa Bali
25	01/2021	Instruksi Menteri Dalam Negeri PSBB COVID
26	62/2021	Instruksi Menteri Dalam Negeri No 62/2021 Tentang Pencegahan & Penanggulangan COVID-19 Natal 2021 & Tahun Baru 2022
27	3/PMK.03/2022	Peraturan Menteri Keuangan RI Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi COVID-19
28	4/2020	Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid 19
29	HM.4.6/02/SET.M.EKON.3/01/2021	Siaran Pers Kemenko Perekonomian RI PSBB 2021
30	188/7/KPTS/013/2021	Keputusan Gubernur Jawa Timur PPKM 2021
31	443.5/0000429	Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah PPKM Covid-19
32	59/2021	Instruksi Menteri Dalam Negeri No 59 Tahun 2021 Tentang Pencegahan & Penanggulangan COVID-19 SIMINVEST Indonesia Open 2021
33	443/Kep.140.Huk/2020	Keputusan Gubernur Banten tentang Penetapan PSBB di Wilayah Tangerang
34	1020/2020	Keputusan Gubernur DKI Jakarta PSBB Transisi
35	067/036	Surat Edaran Walikota Solo PPKM Covid-19
36	01/2021	Pemerintah Kota Depok Satgas Penanganan COVID-19
37	60/2021	Instruksi Menteri Dalam Negeri No 60/2021 Tentang PPKM Level 3, 2, 1 COVID-19 Jawa Bali
38	88 Tahun 2020	Pergub Regulasi PSBB DKI Jakarta
39	101/2020	Pergub DKI Jakarta PSBB Transisi
40	443.1/27-Bag Hukum/2021	Surat Edaran Walikota Tangerang PPKM COVID-19
41		Instruksi Menteri Dalam Negeri No 58/2021 PPKM level 3,2,1 Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku & Papua
42	8/2020	Kewajiban Pelaporan Bagi Perusahaan Industri & Kawasan Industri Izin Operasional
43	443/18/Kpts/Dinkes/Huk/2021	Keputusan Walikota Depok Perpanjangan Ketujuh Pembatasan Kegiatan Usaha
44	57/2021	Instruksi Menteri Dalam Negeri No 57/2021 PPKM level 3,2,1 Jawa-Bali
45	188/202/kpts/013/2020	Kepgub Jawa Timur Pemberlakukan PSBB Kota Surabaya, Sidoarjo, Kabupaten Gresik
46	156 Tahun 2020	Keputusan Kepala Dinas Perhubungan PSBB Bidang Transportasi
47	201/SE/2020	SE Pelaksanaan PSBB DKI Jakarta
48	443/17/Kpts/Dinkes/Huk/2021	Keputusan Walikota Depok Perpanjangan Ketujuh Pembatasan Jam Operasional
49		Instruksi Menteri Dalam Negeri No.54/2021 PPKM Level 3,2,1 Non Jawa Bali
50	49 Tahun 2020	Peraturan Pemerintah Penyesuaian Jamsos Ketenagakerjaan COVID 19
51	72/KS.13/HUKHAM	Surat Edaran Gubernur Jawa Barat PPKM COVID
52		Instruksi Menteri Dalam Negeri No.53/2021 PPKM Level 3,2,1 Jawa Bali
53	PM 25/2020	Permenhub Pengendalian Transportasi Selama Mudik Idul Fitri 1441 H
54	443/Kep.10-Hukham/2021	Keputusan Gubernur Jawa Barat Pemberlakuan PSBB Proporsional
55	47/2021	Instruksi Menteri Dalam Negeri PPKM Level4,3,2,1 Jawa Bali
56	33/2020	Pelaksanaan PSSB di DKI Jakarta
57	HK.01.07/MENKES/239/2020	Keputusan Menteri Kesehatan Penetapan PSBB di DKI Jakarta
58	443/14/Kpts/Per-UU/2021	Keputusan Bupati Bogor Perpanjangan kedelapan Pemberlakuan PSBB Pra Adaptasi
59	800/120/204.3/2021	Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Sistem Kerja PSBB ASN Jawa Timur
60	44/2021	Instruksi Menteri Dalam Negeri PPKM Level 4,3,2,1 Non Jawa Bali
61	16/2020	Peraturan Gubernur Banten Dalam Penanganan Corona di Kabupaten/KotaTangerang dan Tangsel
62	443.1/27-Bag.Hukum/2021	Surat Edaran Walikota Tangerang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
63	43/2021	Instruksi Menteri Dalam Negeri PPKM Level 4,3,2 Jawa Bali September 2021
64	7/2020	Surat Edaran Menteri Perindustrian RI Pedoman Pengajuan Permohonan Perizinan Kegiatan Industri Masa Corona
65	1/2021	Instruksi Gubernur Banten Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Pengendalian COVID-19
66	42/2021	SALINAN INMENDAGRI NO 42 TAHUN 2021 TENTANG PPKM LEVEL 4, LEVEL 3, DAN LEVEL 2 COVID 2019 DI WILAYAH JAWA DAN BALI
67	28/PMK.03/2020	Peraturan Menteri Keuangan Tentang Pemberian Fasilitas Pajak Terhadap Barang dan Jasa Dalam Penanganan Pandemi
68	35/2021	Instruksi Menteri Dalam Negeri PPKM Level 4,3,2 Jawa Bali
69	36/2021	Instruksi Menteri Dalam Negeri PPKM Level 4 Non Jawa Bali Agustus 2021
70	37/2021	Instruksi Menteri Dalam Negeri PPKM Level 3,2,1 & Optimalisasi Posko
71	38/2021	Instruksi Menteri Dalam Negeri PPKM Level 4,3,2 Jawa Bali Agustus 2021
72	SE.5 BPTJ/2020	Pembatasan Penggunaan Moda Transportasi Untuk Mengurangi Pergerakan Orang Dari dan Ke Wilayah Jabodetabek Corona
73	4/2020	Surat Edaran Menteri Perindustrian RI Tentang Pelaksanaan Operasional Pabrik Masa Corona
74	34/2021	Instruksi Menteri Dalam Negeri PPKM Level 4,3,2 Jawa Bali
75	31/2021	Instruksi Menteri Dalam Negeri PPKM Level 4 Non Jawa Bali
76	30/2021	Instruksi Menteri Dalam Negeri PPKM Level 4,3,2 Jawa Bali terbaru
77	3/2021	Pergub DKI Peraturan Pelaksanaan Perda No.2/2020
78	32/2021	Instruksi Menteri Dalam Negeri PPKM level 3,2,1 terbaru
79	16/2021	Permenaker Perubahan Permenaker 14/2020 Pedoman Subsidi Gaji/Upah Dampak COVID
80	29/2021	Instruksi Menteri Dalam Negeri PPKM Level 3,2,1
81	27/2021	Instruksi Menteri Dalam Negeri PPKM Level 4,3,2 Jawa Bali
82	28/2021	Instruksi Menteri Dalam Negeri PPKM Level 4 Non Jawa Bali
83	22/2021	Instruksi Menteri Dalam Negeri PPKM Level 4 Jawa Bali
84	23/2021	Instruksi Menteri Dalam Negeri Perpanjangan PPKM Mikro
85	759/2021	Keputusan Gubernur_Nomor 759_Tahun 2021